Dalam rangka Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2024 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengajak seluruh ASN untuk menjadi agen perubahan.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dinas Selasa (19/11/2024) di gedung PLHUT Kemenag Tuban. Diawali dengan sosialisasi ZI kepada seluruh pejabat yang hadir kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu zona integritas dan menggungah semangat dengan yel-yel.
Umi Kulsum memastikan semua pelayanan di Kementerian Agama Kabupaten Tuban tidak ada pungutan, baik di Induk, KUA dan satker. “Para Kasi merupakan ketua tim masing-masing komponen ZI, karena ada beberapa yang kosong di isi beberapa operator seksi,” ujarnya.
Berikut adalah evidence hasil penilaian mandiri Zona Integritas Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Manajemen SDM Aparatur, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan Evidence dan Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Wanita mantan Kasi PHU ini menyampaikan beberapa hal terkait regulasi di masing-masing seksi, mulai dari Bimas Islam sampai Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Untuk keluhan KUA sudah kami sampaikan kepada Kasubdit Bimas Islam yang melihat secara langsung kondisi KUA Semanding,” tuturnya. Pesan selanjutnya untuk pengawas harus bersinergi dengan KUA. Penyuluh harus membantu Kepala KUA. “Sesuai regulasi yang ada Penyuluh Agama Islam bisa menjadi Kepala KUA.
Rapat Dinas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenag. Acara dipandu langsung oleh Kasubag TU Moh. Qosim. Paparan program Subag TU juga disampaikan oleh Kasubag TU, dan di fokuskan lagi oleh Perencana dan Analis Kepegawaian.
Kemudian disusul paparan program dari masing-masing seksi, ada Kepala Seksi Bimas Islam sekaligus Plt. Garazawa Mashari, Kepala Seksi Pais dan sekaligus Plt. Kasi PD. Pontren Imam Syafi’i tentang program yang telah dan akan dilaksanakan.
Acara diikuti oleh seluruh pejabat baik struktural (Kasubag dan Kasi) maupun fungsional, Kepala KUA, Pengawas, Kepala Satker, Penyuluh Agama Islam, Perencana, Pranata Humas, Analis Kepegawaian, perwakilan guru DPK dan Ketua DWP. (lai)
Editor: Laidia Maryati
