Kab. Tuban – Pranata Humas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Laidia Maryati, mengikuti kegiatan Sosialisasi Publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban secara daring, Rabu (11/03/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Tuban, Wicaksono, yang memaparkan pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi non-pertanian yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam pemaparannya, Wicaksono juga menyampaikan gambaran hasil Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) di Kabupaten Tuban. Dari hasil pendataan tersebut, tercatat sebanyak 116.448 unit usaha, yang terdiri dari 115.303 usaha mikro kecil (UMK) atau 99,02 persen dan 1.145 usaha menengah besar (UMB) atau 0,98 persen. Sementara itu, tiga sektor ekonomi terbesar menyumbang total 66,53 persen, dengan sektor perdagangan menjadi yang tertinggi yaitu mencapai 50,41 persen.
“Sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data statistik ekonomi daerah yang akurat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi,” jelas Wicaksono.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dengan cakupan seluruh unit usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar, serta masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi. BPS Kabupaten Tuban menekankan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Pelaksana SE2026 BPS Kabupaten Tuban, Ika Rahmawati, turut memaparkan strategi teknis publisitas sensus ekonomi di Kabupaten Tuban. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyosialisasikan kegiatan sensus agar masyarakat memahami manfaatnya dan bersedia berpartisipasi.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah kolaborasi publikasi melalui media sosial dengan skema penyediaan konten resmi oleh BPS, produksi konten promosi UMKM atau usaha binaan, serta sosialisasi rutin setiap hari Kamis. Program ini direncanakan berlangsung mulai Maret hingga Juli 2026 dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan influencer lokal.
Selain itu, BPS Kabupaten Tuban juga mengharapkan dukungan dari Kemenag Tuban untuk memfasilitasi kegiatan Ngibar (Ngisi Bareng) bersama madrasah sebagai bagian dari upaya pendampingan pengisian kuesioner sensus bagi pelaku usaha di lingkungan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Pranata Humas Kemenag Tuban, Laidia Maryati, menyatakan kesiapan Kemenag Tuban untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kolaborasi publikasi dan pendampingan kepada masyarakat.
“Kemenag Tuban siap mendukung kegiatan sosialisasi dan publikasi Sensus Ekonomi 2026 melalui kolaborasi di media sosial. Selain itu, kami juga siap berkolaborasi dengan BPS untuk melakukan pendampingan kegiatan Ngibar atau Ngisi Bareng bersama madrasah agar pelaku usaha dapat mengisi kuesioner sensus dengan benar dan tepat waktu,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Tuban dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan ekonomi daerah.(lai)
Editor: Laidia Maryati
