Penguatan Soliditas ASN, Kemenag Tuban Sosialisasikan Kepengurusan KORPRI 2025–2026

Kab. Tuban (Humas) — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengikuti sosialisasi Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2025–2026 yang digelar di aula setempat, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubag Tata Usaha, Imam Syafi’i, dengan mengusung tema “Penguatan Soliditas ASN melalui Revitalisasi Peran KORPRI.”

Dalam sambutannya, Imam Syafi’i menegaskan pentingnya penguatan peran KORPRI sebagai wadah pemersatu ASN sekaligus sarana peningkatan solidaritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Kemenag Tuban. “Melalui revitalisasi peran KORPRI, kami berharap solidaritas ASN semakin kuat dan mampu mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Imam Syafi’i.

Pada kesempatan tersebut, Imam juga menyampaikan rencana pemberlakuan iuran rutin ASN yang akan dipotong langsung melalui bendahara setiap bulan sesuai golongan pegawai. Untuk ASN dikenakan iuran sesuai golongan dengan nominal berbeda. Ia meminta seluruh ASN untuk mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan sebagai bentuk persetujuan dan dukungan terhadap program organisasi.

Menurutnya, dana iuran tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan organisasi dan pengembangan ASN, di antaranya pembelian alat tulis kantor (ATK), rapat koordinasi dan pelaporan, digitalisasi data, konsolidasi unit, kegiatan puncak Hari Ulang Tahun KORPRI, sosialisasi dan bantuan hukum pegawai, dana sosial dan tali asih purnatugas, pembinaan mental dan olahraga seni (porseni) internal, pemberdayaan serta bakti sosial KORPRI, hingga antisipasi kebutuhan mendesak lainnya.

“Perencanaan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan organisasi serta kesejahteraan ASN,” jelasnya. Sedang ASN mulai iuran di bulan Juni mendatang.

KORPRI sendiri merupakan organisasi yang mewadahi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, BUMD, serta perangkat pemerintah desa di Indonesia. Organisasi ini bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, serta netral dari kepentingan politik.
Setelah sesi sosialisasi berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif antara pengurus dan peserta rapat guna membahas berbagai masukan serta penguatan program kerja organisasi ke depan. (Lai)

Share :