Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Tuban mengadakan Diskusi Panel dalam Musyawarah Cabang (Muscab) APRI II di gedung KORPRI Tuban, Kamis (15/5/2025). Acara ini mengusung tema “Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Problematika Administrasi Kependudukan” dengan menggandeng Pengadilan Agama, Dispendukcapil dan Dinas Kesehatan untuk mengisi materi.
Ketua APRI Cabang Tuban, Nur Puat, menyampaikan dalam sambutannya, tema dalam diskusi tersebut diambil berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi di Kabupaten Tuban. Terutama masalah kependudukan yang sering ditemukan di KUA se Kabupaten Tuban. “Diadakannya Diskusi Panel tersebut diharapkan dapat meningkatkan integritas penghulu dalam melakukan tugasnya,” katanya.
Wawan Ali Suhudi, Ketua Wilayah APRI Jawa Timur menambahkan salah satu fungsi APRI adalah untuk meningkatkan profesionalitas penghulu, sehingga dengan muscab pada hari ini dapat menghasilkan berbagai agenda untuk meningkatkan profesionalitas penghulu.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Umi Kulsum dalam sambutannya menguatkan bahwa APRI perlu terus meningkatkan sinergitas di semua lini untuk meningkatkan pelayanan.
Sementara itu, Joko Sarwono, Wakil Bupati Tuban menyambut dengan baik kerjasama yang ditawarkan Kemenag Tuban dalam menekan angka stunting melalui program-program yang telah dilaksanakan para penghulu dan penyuluh di wilayah kerja masing-masing.
“Saya harapkan Kemenag bersinergi dengan Pemkab untuk menekan angka putus sekolah, melalui intervensi kita dalam angka putus sekolah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka stunting,” imbuhnya.
Kemudian di akhir acara pembukaan Diskusi panel tersebut, Kemenag Tuban bersama Dispendukcapil menandatangani MoU program “Pelangi Biru” (Perubahan Langsung Identitas Pengantin Baru). Pengantin setelah menikah langsung mendapatkan KK dan KTP baru dengan status pernikahan yang sudah berubah menjadi kawin.
Sebagai informasi, dalam diskusi panel ada 4 pembicara, dari Dukcapil, Dinkes, PA dan pengurus APRI wilayah, mengupas tentang peran pemerintah dalam menyelesaikan problematika administrasi kependudukan. Peserta sejumlah 106 yang terdiri dari seluruh penghulu, staf KUA, JFT Penyuluh Agama serta Kepala puskesmas se-kabupaten Tuban. (NK/lai)
Editor: Laidia Maryati