Sebagai upaya memperkuat semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengadakan kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan tersebut diberi judul “Integrifest (Integritas Festival) Hakordia 2024”.
ASN Kemenag Tuban tak ketinggalan mengikuti kegiatan zoom meeting di Gedung PLHUT, Senin (2/12/2024). Hadir Kasubag TU, Kasi Bimas Islam, Kasi PAIS, JFT dan JFU.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Agama memberikan arahan yang padat dan singkat. Ia mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Agama untuk memerangi gratifikasi dari dalam. “Fungsikan Kementerian Agama dengan baik, Menteri Agama manusia biasa, tapi kita bukan iblis, maka saya mengajak betapa pentingnya menghilangkan gratifikasi di Kementerian kita,” ujarnya.
Menurutnya, tradisi amplop merupakan salah satu gratifikasi, gratifikasi tersebut akan kita ubah dengan mengubah digitalisasi sistem. Kemudian ada gratifikasi barang, janji promosi jabatan, siapa yang berani bayar sekian akan di angkat sebagai pejabat. “Seorang pejabat melakukan dosa gratifikasi tapi diangkat sebagai pejabat, ini juga gratifikasi,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan melaksanakan perintah presiden untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan perjalanan dinas pejabat.
Peringatan hari anti korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Adapun tema peringatan Hakordia Tahun 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.” Tema ini diusung dengan filosofi bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi.
Giat ini diikuti oleh Pimpinan PTKN Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kabag TU Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah Keagamaan lain setingkat madrasah, Kepala Kantor Urusan Agama dan ASN.
Sebelumnya juga disampaikan
sambutan dari KPK RI. (Lai)