SubagTU(Humas)–Kementerian Agama Kabupaten Tuban terus memasifkan penguatan moderasi beragama meskipun dalam suatu penelitian indeks kerukunan umat beragama melampaui nilai indeks nasional. Hal itu di riilkan dengan menggelar kegiatan Pembinaan Regulasi Perlindungan Kerukunan Umat Beragama di Gedung PLHUT setempat, Rabu (31/7/2024).
Dalam arahannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Umi Kulsum menjelaskan Kemenag mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada semua umat beragama.
“Insyaallah Kabupaten Tuban akan selalu rukun ini terbukti dengan tingginya nilai indeks kerukunan di provinsi Jawa Timur bahkan nasional pada
tahun 2021 adalah 4,40 atau setara dengan 88 persen nilai indeks kesalehan sosial yang digunakan Kementerian Agama,” terangnya.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai angka 77,8 persen. Dan indeks kerukunan umat beragama nasional berada pada angka 72,9 persen. “Biarpun nilai indeks kerukunan umat beragama sudah tinggi kita tetap wajib menjaga dan melestarikan,” imbuhnya.
Menurutnya membina kerukunan umat beragama itu tidak bisa dilihat secara nyata tapi bisa disarankan manfaatnya. “Membina umat apalagi lintas agama itu tidak kelihatan secara nyata tapi manfaatnya bisa dirasakan secara nyata,” ujarnya.
Kemenag Tuban berkewajiban mengayomi bersama guyup rukun untuk kemajuan dan kemaslahatan Kabupaten Tuban. “Untuk itu semua organisasi lintas agama, organisasi keagamaan harus memahami regulasi perlindungan umat beragama tersebut,” lanjutnya.
Narasumber dari Kesbangpol, Kabid Kesatuan Bangsa, Hery Muharwanto menjelaskan, Badan Kesbangpol dan Kemenag terus bersinergi termasuk dengan semua tokoh lintas agama, untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan dinamis.
Pria kalem ini memaparkan dasar regulasi perlindungan umat beragama. “Pertama Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua UUD 45 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, ketiga undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di mana pasal 22 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, kemudian Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama,” paparnya dengan rinci.
Pria Asal Kutorejo Kecamatan Tuban ini juga mengemukakan beberapa problem kerukunan umat beragama diantaranya pendirian tempat ibadah, penyiaran agama kepada penganut agama lain, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan dan penodaan agama.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Laidia Maryati menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kerukunan mengenai regulasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tuban. “Walaupun indeks kerukunan umat beragama di kabupaten Tuban sudah melampaui angka nasional, tetap harus kita jaga bersama, tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan maksimal demi suksesnya acara ini,” ujarnya.
Wanita asal Pati Jawa Tengah ini menuturkan kegiatan ini di hadiri oleh Kasubag TU, Akademisi pendidikan dari berbagai perguruan tinggi di kabupaten Tuban, Kepala KUA, perwakilan media, Penyuluh Agama Islam, perwakilan MUI, FKUB dan undangan yang terdiri dari Tokoh Lintas Agama, organisasi kemasyarakatan NU, Muhammadiyah beserta banomnya. Acara makin gayeng dengan adanya dialog interaktif antar peserta dan pemateri dengan moderator Dekan Fakultas Dakwah IAINU Tuban Jamal Ghofir. (Lai)
Editor: Laidia Maryati