Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang digawangi oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah menggelar acara bertajuk Evaluasi Penyelenggaran Ibadah Haji, Rabu (26/7/2023) di Asrama Haji Kabupaten Tuban.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ahmad Munir menyampaikan beberapa hal. Pertama mengucapkan terimakasih kepada semua petugas, Karu Karom dan semua jemaah haji yang sudah bahu membahu saling membantu tanpa mengenal lelah. Selain itu pria tegas ini juga menyampaikan kepada Kabag Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk menambah anggaran operasional untuk tahun depan. “Anggaran tahun depan mohon dikaji ulang, bisa ditambah dan disempurnakan supaya PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Kabupaten Tuban tidak kesulitan memploting anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Munir juga menyampaikan beberapa catatan kekurangan penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah Muzdalifah dan Mina. “Yang paling utama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji Indonesia, banyak ditemukan para jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina,” tukasnya.
Kemudian keterlambatan makanan selama di Arafah dan Mina bagi jamaah. Selain itu kamar mandi di tenda Mina dan Arofah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. “Hal ini mengakibatkan antrian panjang sehingga dalam penggunaan toilet seharusnya jumlah toilet lebih banyak untuk perempuan, karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuan,” imbuhnya.
Di sisi lain manajemen transportasi yang membawa jemaah bergerak selama Armina dinilai tidak terkelola dengan baik.
Kasus bis taraddudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen, pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya padahal sudah diingatkan pada saat rapat persiapan Armina.
“Beberapa fasilitas bagi jamaah lanjut usia yang disarankan seperti kursi roda dan Golfcar tidak berfungsi optimal,” timpalnya.
Menurut Munir, dulu pelaksanaan ibadah haji ditangani oleh Muassasah, sebuah lembaga swasta tunjukan kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji.
“Sekarang ditangani oleh Mashariq (Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co), sebuah perusahaan swasta yang menyediakan paket haji dan umrah. Perusahaan ini bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi setiap tahunnya,”lanjutnya.
Menteri Agama sangat tegas dalam meminta pertanggung jawaban ini kepada mashariq dan sudah melaporkan sejumlah masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina ketika bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al rabiah.
Pihak mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah dinilai gagal memenuhi target untuk segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban, Ashabul Yamin menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan karena mengejar target kinerja bulan Juli harus terserap 70 persen. “Walaupun masih ada 61 jemaah yang masih berada di tanah suci, kegiatan ini tetap kami laksanakan dengan pertimbangan kloter besar sudah sampai di Kabupaten Tuban,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini petugas haji, Kepala KUA, KBIHU, perwakilan Semen Indonesia Grup, Karom, Pranata Humas, pihak pos dan panitia sejumlah 80 orang. (Lai)
