Guna meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama, hari ini Selasa (01/09/2020) bertempat di aula Kemenag Kabupaten Tuban diselenggarakan acara Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 wilayah kerja Kemenag Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Acara dihadiri oleh Tim Perencana dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan 20 undangan dari satker.
Saat membuka acara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Sahid, mengatakan untuk menyusun program dan anggaran, dibutuhkan data yang akurat. Karena data akan terintegrasi dengan program anggaran yang akan disusun. Tanpa data, maka apa yang akan diprogramkan, tidak akan berjalan maksimal.
“Oleh karena itu, diharapkan kepada para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menyusun program kegiatan serta anggarannya sesuai kebutuhan satuan kerjanya masing-masing, sehingga hasilnya nanti sesuai dengan perancanaan kepentingan organisasi,” harapnya.
Ia berpesan agar para pegawai memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai terobosan. “Kemenag Tuban juga berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk sharing dana dan kegiatan yang tidak ada anggaran dari Kementerian Agama RI,” katanya.
“Kemudian, pelajari dan telaah kembali Dipa, bila perlu lakukan revisi untuk pencapaian target. Lalu, lakukan pengecekan secara seksama dengan baik. Selain itu, fokus untuk tugas dan fungsi Kemenag, hindari kesalahan dan tetap berkomitmen mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tuturnya.
Sementara itu Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Kanwil Kemenag Provinsi Jatim, Roy Muhammad Prahoro, mengatakan kegiatan ini bertujuan agar setiap peserta dapat memahami teknik penyusunan perencanaan dan anggaran agar setiap laporan yang dibuat tepat sasaran dan tepat guna.
“Selain itu melakukan pendampingan penyusunan anggaran 2021 biar tidak terjadi kesalahan baik penulisan dan penyebutan. Hindari kesalahan dari hal-hal kecil, guna menghindari kesalahan yang lebih besar.
Untuk penyusunan kali ini tolong di hitung sesuai data terutama belanja pegawai dulu. Satker sekolah dihitung dengan cermat bosnya, setelah itu baru operasionalnya. Selanjutnya akan ada telaah dan pendampingan dari Tim Kanwil jika ada yang kurang pas,” pungkasnya. (lai)
