Bumi wali mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan tempat giat Singkronisasi Pelaksanaan Anggaran APBN – BPIH Provinsi Jatim Tahun 2020, yang di buka Jumat petang (06/03) di hotel Fave Tuban. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan diikuti 38 kasi Haji dan Umrah kabupaten/kota se Jatim. Hadir dalam kegiatan ini Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim beserta jajaran kasi.
Kakanwil Kemenag Jatim, Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd, dalam sambutannya memberikan beberapa catatan terkait dana haji dari APBN .
“Semakin tahun kita rasakan anggaran semakin mepet, karena dipelopori oleh program yang sifatnya mandatori. Sedangkan itu semua tidak diimbangi dengan perkembangan viskal yang seimbang,” jelasnya.
Menurut pria berpenampilan kalem ini, tata kelola haji harus mampu memenuhi beberapa hal diantaranya mampu menempatkan prioritas diatas prioritas,
berkemauan dan berkemampuan mengakomodir standard layanan haji, mampu mempertahankan nilai indeks kepuasan haji kita yang sudah terlalu tinggi.
“Selain itu kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif tapi tetap dengan sifat tawadzuk, selalu ada inovasi dan pola baru kemudian yang terakhir mampu meminimalisir dampak yang pasti selalu ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Kakankemenag Tuban, Drs. Sahid, MM, yang turut hadir di acara tersebut mengatakan sangat senang dan bangga Tuban bisa menjadi tuan rumah dari kegiatan ini.
“Alhamdulillah kita sangat bersyukur bumi wali kita ini menjadi tempat yang ditunjuk untuk giat Kanwil Kemenag Jatim. Begitu banyak pesona dan tempat bersejarah di Tuban, ada Maqam Sunan Bonang, Maqam Syaech Assamarqondi, ada Maqam Sunan Bejagung dan masih banyak tempat wisata lainnya,” jelas ia.
Ditemui secara terpisah, Kasi Pengelolaan Keuangan Haji
Bidang PHU Kanwil Kemenag Jatim, Sugianto, S.Sos, M.Pd.I mengungkapkan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengelola keuangan, supaya Pengelola keuangan dapat melaksanakan kegiatan/ program PHU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pengelola keuangan dapat mensinkronkan pelaksanaan anggaran APBN-BPIH sehingga tidak terjadi dobel anggaran. Dan
Hasil sinkronisasi sebagai acuan penetapan alokasi anggaran PKOH tahun 1441H/2020M. (lai)
